Puluhan Wartawan Lakukan Hearing Dengan Ketua DPRD Terkait Kebijakan Diskominfo Agam

Agam - Puluhan wartawan di Kabupaten Agam lakukan hearing dengan ketua DPRD Agam, Dr. Novi Irwan terkait mempertanyakan nasib awak media tentang kebijakan Dinas Informatika (Diskominfo) Agam yang mempersulit kontrak kerjasama media di Kabupaten Agam, Senin, (10/1/2022).

Mantan Ketua PWI Cabang Agam Lukman menyebutkan kebijakan yang dibuat oleh Diskominfo Agam belum layak untuk diterapkan lantaran banyaknya media lokal yang belum memenuhi persyaratan yang diminta untuk kerjasama dengan Diskominfo Agam.

Baca juga: Saan Mustopa Apresiasi Layanan Publik di MPP Kabupaten Karawang

"Salah satu syarat yang memberatkan media lokal adalah diwajibkannya Uji Kopentensi Wartawan (UKW) bagi wartawan untuk syarat bekerja sama dengan Kominfo Agam", kata Lukman di ruang kerja ketua DPRD Agam.

Dikatakan Lukman terkait media lokal merupakan media yang dilahirkan di Kabupaten Agam juga merasakan imbas tidak bisa ikut berkontribusi pada Pemkab Agam.

Baca juga: Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 Akan Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN

"Kita harapkan kontrak kerjasama dengan Diskominfo Agam lebih mengutamakan produksi lokal untuk bisa ikut serta mengawal pemberitaan tentang Pemda Agam", ungkapnya.

Ditambahkan, media lokal dan wartawan yang ada di daerah Agam media akan dikemanakan nantinya, sedangkan Pemkab Agam belum ada melakukan pembinaan terhadap awak media yang berada didaerah ini", tanggap Lukman, mantan wartawan Harian Singgalang yang sudah mengantongi kartu UKW.

Baca juga: Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Media yang berdomisili di Kabupaten Agam Bj Rahmad di ruang Kerjas Ketua DPRD Kabupaten Agam, Rahmat Syah akrab disapa BJ.Rahmad juga mempertanyakan tentang regulasi yang dipakai oleh Diskominfo Agam terkait pelarangan awak media yang tidak mengantongi kartu UKW.

Baca juga: Puan Maharani Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI dan Mabes Polri

"Dewan Pers tidak akan ikut campur masalah awak media yang tidak mengantongi kartu UKW untuk ikut kontrak dengan pihak Pemda", katanya.

"Tolong jabarkan pasal apa tentang pelarangan kontrak awak media yang tidak UKW di Diskominfo Agam", ujarnya geram.

Baca juga: Soal Kritik Menag, PSI Sumbar Dukung LKAAM dan Masyarakat Minang

Dilain pihak, Ketua DPRD Kabupaten Agam, Dr Novi Irwan didampingi wakil ketua DPRD Agam, Suharman dan Kabag Humas Protokol DPRD Agam, Hasneril SE, berjanji akan menyampaikan dan menindaklanjuti permasalahan yang tengah mendera sejumlah media dan awak media tentang kontrak kerjasama dengan instansi terkait di Pemda Agam.

"Kami bersama anggota dan komisi yang ada di DPRD Agam akan menelusuri permasalahan yang disampaikan kawan media untuk bisa diselesaikan, dan kami butuh data yang komplit untuk menindak lanjutinya dengan pihak terkait", kata Novi Irwan.(Zul)